%20(3).png)
WARTABUMINEWS, SURABAYA - Pada tanggal 17 Febuari 2025 mahasiswa seluruh Surabaya menyerbu kantor DPRD Surabaya yang bertempat di Jl. Indrapura, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Mereka melakukan aksi demonstrasi yang menuntut evaluasi 100 hari kerja dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mahasiswa tidak berpihak pada rakyat.
Seluruh Mahasiswa yang mengikuti aksi menyiapkan diri di kampus masing-masing sebelum berangkat ke titik aksi. Massa aksi berkumpul di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB berbagai almamater bersatu, mulai dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Universitas Negeri 17 Agustus 1945 (UNTAG), dan Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur (UPNVJT).
Terdapat 10 gugatan yang diajukan pada ketua DPRD Jawa Timur dengan harapan untuk ditindaklanjuti. salah satu gugatannya yaitu menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. munculnya instruksi presiden (INPRES) tersebut tentu membuat para mahasiswa geram karena hal tersebut dapat membuat kenaikan pada UKT dan pemotongan KIPK.
 |
| Infografis 10 Gugatan melalui konsolidasi mahasiswa antar kampus yang diserahkan kepada DPRD Jawa Timur. WARTABUMINEWS/Muhammad Irfan Azhari |
"Efisiensi anggaran yang terjadi didunia pendidikan dapat mempengaruhi kenaikan UKT dari mahasiswa serta dapat memotong anggaran beasiswa yang seharusnya sudah memiliki kontrak awal. Namun, pada akhirnya terdapat klarifikasi dari ibu kementerian keuangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kenaikan UKT, KIPK, dan beasiswa. Akan tetapi apakah kita semua tidak memiliki jaminan apakah ucapan tersebut bisa disahkan atau apakah ada surat edaran resmi terkait hal tersebut maka dari itu kami disini mengawal hal tersebut" ujar calon terpilih Presiden BEM FISIP UPNVJT Tegar Fajar Ramadhan Makatita kepada awak media, Senin, 17 Febuari 2025.
Suasana demonstrasi di luar gedung DPRD Jawa Timur semakin memanas akibat ketidakhadiran Ketua DPRD, karena di hari yang sama sedang melakukan kunjungan kerja ke Jombang terkait wabah PMK pada hewan ternak. Seiring meningkatnya tekanan dari demonstran dan situasi yang semakin tidak kondusif, salah satu staf akhirnya menelepon Ketua DPRD untuk melaporkan kondisi di lokasi.
Hingga akhirnya Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menemui massa aksi pada pukul 15.00 WIB untuk berunding melakukan negoisasi dengan mahasiswa. hal tersebut telah menemukan titik terang antara mahasiswa dengan DPRD, dengan diterimanya surat gugatan dan ditandatangani diatas materai oleh ketua DPRD Jawa Timur yang dapat di cek melalui Instagram @dprdjatim.
Infografis : Muhammad Irfan Azhari
%20(3).png)
0 Comments